Home
kpusda
KPU KABUPATEN SIDOARJO LAKUKAN UJI PUBLIK USULAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

KPU KABUPATEN SIDOARJO LAKUKAN UJI PUBLIK USULAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI


Senin, 2018-02-12 - 08:39:12 WIB

kpud-sidoarjokab.go.id – Setelah melakukan dua pertemuan dengan Parpol dan Stakeholder untuk membahas penataan dapil, kali ini KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan uji publik usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu 2019.

Sabtu (10/02), uji publik yang bertempat di Hotel Swiss-Belinn dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin, Acara uji public tersebut di ikuti Parpol, Bawaslu, dan stakeholder.

Pada sambutannya Zainal Abidin menyampaikan KPU Kabupaten Sidoarjo meminta masukan-masukan dalam bentuk tertulis untuk kemudian dirumuskan dan diformulasikan untuk menjadi alternatif yang akan di usulkan ke KPU RI.

“KPU Kabupaten hanya bertugas melakukan proses-proses yang sudah diatur dalam regulasi untuk kemudian akan kami sampaikan kesimpulannya pada KPU Provinsi, KPU Provinsi hanya menilai apakah usulan dapil sudah memenuhi prinsip-prinsip susunan dapil atau belum, setelah menyerahkan usulan pada KPU Provinsi, nantinya KPU Provinsi akan mengirim usulan pada KPU RI.” Lanjut Zainal Abidin dalam sambutannya.

Pada kegiatan yang sama, Divisi Teknis Miftakul Rohma selaku Ketua Pokja mengatakan, proses uji publik hari ini bertujuan melakukan sosialisasi pada seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi ini dilakukan agar usulan memenuhi syarat legitimasi akademis dan legitimasi publik.

“Dari 6 model, kita sudah sepakati 3 usulan yang sudah di publish, dan secara analisis akademik sudah memenuhi criteria penataan dapil.” Lanjut Miftakul Rohma.

Selain itu pada uji publik kali ini, Miftakul Rohma juga menjelaskan 7 prinsip pada beberapa usulan antara lain yaitu Prinsip kesetaraan, prinsip pemilu yang proporsional, prinsip proporionalitas, integritas wilayah, conterminous/dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan prinsip kesinambungan. Setelah itu semua yang hadir diberi kesempatan member penilaian atau masukan terhadap seluruh model dapil yang di uji publican.

“Uji public ini juga sebagai bukti dan pertanggungjawaban atas transparansi KPU dalam penyampaian Dapil.” Lanjut Miftakul Rohma.(ryan)


Share Berita


Komentari Berita