Home
kpusda
Revisi Undang-Undang Pilkada, Ikhtiar Perbaikan Demokrasi di Indonesia ?

Revisi Undang-Undang Pilkada, Ikhtiar Perbaikan Demokrasi di Indonesia ?


Senin, 2016-06-20 - 15:01:43 WIB

Senin, 20 Juni 2016

 

Oleh : Miftakul Rohmah, S.Ag., M.Pd

Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Rabu, 2 Juni 2016 merupakan hari yang tidak terlupakan dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada sebagai Undang-Undang baru yang menggantikan Undang-Undang Pilkada sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Alasan dibalik munculnya revisi Undang-Undang Pilkada ini sendiri sebelumnya telah mengundang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.  Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini sendiri baru berjalan 1 tahun dan baru diterapkan untuk satu kali Pemilihan. Jika diibaratkan, Ia ibarat balita yang baru belajar berjalan. Tentu pemerintah dan DPR punya argumentasi sendiri sehingga kemudian bersepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut.

Revisi Undang-Undang Pilkada ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kelemahan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut di lapangan, diantaranya ; Pertama, adalah terkait kampaye dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang- Undang ini mengamanatkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi kampaye yang kemudian secara teknis diatur di Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015. Fasilitasi  kampaye yang dilakukan oleh KPU secara teknis ini ternyata dalam implementasinya sangat tidak efektif di lapangan. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan, contohnya adalah implementasi pemasangan alat peraga kampaye, yang teryata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak dinamika yang terjadi di lapangan mulai dari pemasangan yang asal-asalan oleh pihak rekanan, maupun alat peraga yang hilang ataupun rusak. Seyogyanya menjadi hal yang biasa tetapi tentu menjadi sangat rawan ketika hal ini secara teknis dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, banyak tuduhan dan tudingan yang dialamatkan kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari tudingan keberpihakan KPU Kabupaten/Kota pada salah satu pasangan calon akibat dari hilangnya salah satu spanduk atau baliho yang pada akhirnya berimplikasi pada dilaporkannya komisioner KPU Kabupaten/Kota ke DKPP.

Baru beberapa jam disahkan, revisi ini menjadikan pro dan kontra di masyarakat padahal Undang- Undang ini sendiri sampai saat ini belum ditandatangani oleh Menkumham. Contohnya gugatan yang dilayangkan oleh teman Ahok beserta sejumlah gerakanpendukung lainnya. 

Dari beberapa point revisi Undang–Undang Pilkada yang menjadi kontroversi di antaranya:

Pertama, mengenai Tugas dan Wewenang KPU. Pada Pasal 9 huruf a, disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan Pedoman Teknis Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR yang keputusannya bersifat mengikat. Hal ini dinilai sangat mengebiri kewenangan lembaga penyelenggara pemilu tersebut, karena tidak pernah terjadi dalam sejarah ketika sebuah lembaga akan membuat peraturan yang mengatur rumah tangganya sendiri harus diikat oleh lembaga lain, hal ini tentu menjadi kekawatiran bahwa nantinya produk peraturan yang di hasilkan oleh KPU sarat dengan kepentingan lembaga lain, sehingga pada akhirnya KPU tidak akan lagi menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Hal ini juga bertentangan dengan asas Penyelengara Pemilu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nmor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Bab 11 Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,  keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, efesiensi dan efektif”.

Kedua, revisi Undang-Undang Pilkada pada Pasal 63 huruf b menyebutkan bahwa kampaye dalam bentuk penyebaran Bahan Kampaye kepada umum dan Alat Peraga Kampaye dapat didanai dan dilaksanakan oleh partai politik dan atau pasangan calon. Apakah pasal ini berarti bisa dimaknai KPU sebagai penyelenggara tetap berkewajiban mendanai pembuatan Bahan Kampaye dan pemasangan Alat Peraga Kampaye, tapi disisi lain paslon dan parpol juga boleh membuat dan memasang APK. Kalau hal ini terjadi, tentu keluar dari filosofi dan spirit mengapa kampanye didanai oleh Negara, tujuan dari pendanaan kampaye oleh Negara adalah dalam rangka ada kesamaan kampaye bagi seluruh calon baik calon yang kaya maupun calon yang tidak punya modal, sehingga ketika undang-undang sudah keluar dari spirit, maka undang-undang tersebut patut untuk dikritisi.

Ketiga, Verifikasi Calon Perseorangan. Dalam revisi Undang-Undang Pilkada terbaru, diputuskan  bahwa jangka waktu pelaksanaan verifikasi faktual dengan model sensus untuk dukungan pasangan calon dibatasi maksimal 14 hari kerja. Hal ini dipandang sangat memberatkan baik itu dari penyelenggara pemilu, di sisi lain calon juga merasa sangat dirugikan dengan batasan waktu yang sangat singkat, hal ini dikarenakan jika dalam jangka waktu 14 hari para pendukung calon tidak ditemui, maka calon diberikan waktu selama 3 hari untuk  mmengumpulkan  pendukung  dan  jika  tidak  mampu  dilaksanakan maka dianggap  tidak memenuhui syarat. 

Keempat, terkait dukungan terhadap Pasangan Calon Perseorangan, di mana salah satunya mensyaratkan bahwa yang berhak memberikan dukungan adalah Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya. Sebagai konsekuensinya, maka Warga yang baru berusia 17 Tahun (Pemilih Pemula) secara otomatis belum dapat memberikan dukungannya bagi Pasangan Calon Perseorangan, mengingat bahwa mereka yang masuk kategori Pemilih Pemula belum terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya. Hal ini tentu saja merugikan bagi Pasangan Calon Perseorangan.

Terlepas dari pro dan kontra dari masyarakat, tentu kita semua memahami bahwa Undang-Undang Pemilihan bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah, dan Pemerintah dan DPR juga punya hak  untuk melakukan perubahan tersebut, hanya harapan masyarakat bahwa setiap kali ada  perubahan  maupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah didasari oleh kepentingan bangsa dan bukan kepentingan sesaat ataupun Golongan, yang pada akirnya membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia, dan khususnya bagi perbaikan dan perkembangan demokrasi di Indonesia, dan apakah kemudian revisi Undang-Undang Pilkada ini akan membawa perbaikan demokrasi di Indonesia, biarlah waktu yang akan menjawabnya.

Tabel

Poin penting Perubahan Undang-Undang Pemilihan Tahun 2016

 

NO

PASAL

POIN PERUBAHAN

UU NO 8 TAHUN 2015

1

Pasal 7 tentang pencalonan huruf s dan huruf t:

Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD dan sebagai anggota TNI, Kepolisian, PNS dan kepala desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

sejak mendaftarkan diri sebagai calon

2

Pasal 9 tugas dan wewenang KPU poin a.

Menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR yang keputusannya mengikat.

berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah tanpa keputusan yang mengikat.

3

Pasal 10 ayat b1:

KPU melaksanakan dengan segera rekomondasi dan atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administratif pemilihan.

Tidak ada

4

Pasal 16 ayat 1a:

Seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

Tidak ada

5

Pasal 19 ayat 1a:

Seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.

Tidak ada

6

Pasal 21 ayat 1a:

Seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

Tidak ada

7

Pasal 22B tentang tugas dan wewenang Bawaslu ditambah Poin 1a:

Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Cagub Cawagub,  Cabup Cawabup, dan Cawali dan Cawawali yang diajukan pasangan calon dan atau Parpol/gabungan Parpol terkait dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi dan atau tidak diizinkannya Parpol dan gabungan Parpol untuk mengusung calon dalam pemilihan berikutnya.

Tidak ada

8

Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2:

Calon perseorangan mendaftarkan diri dengan menyerahkan dukungan dengan prosentase dari data pemilih pemilu paling akhir sebelumnya.

Dari jumlah penduduk

9

Pasal 41 ayat 3:

Dukungan  yang di maksud dibuat dan disertai dengan  fotokopi KTP Elektronik dan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas  kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah yang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 tahun dan tercantum dalam DPT pemilu sebelumnya di provinsi  atau kabupaten kota  dimaksud.

Tanpa disertai surat keterangan yang diterbitkan oleh dispenduk dan capil

10

Pasal 42 (tentang pendaftaran Paslon dari Parpol)  poin 4a:

Dalam hal pendaftaran Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ( pilgub) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Parpol tingkat provinsi, pendaftaran Paslon yang telah disetujui Parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh Parpol tingkat pusat.

Tidak ada

11

Pasal 42 (tentang pendaftaran paslon dari Parpol) poin 5a:

Dalam hal pendaftaran Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (pilbup/pilwali) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Parpol  tingkat kabupaten/kota, pendaftaran Paslon yang telah disetujui Parpol tingkat pusat  dapat dilaksanakan oleh Parpol tingkat pusat.

Tidak ada

12

Pasal 57 ayat (2)

Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukan KTP Elektronik.

menunjukan KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

13

Pasal 58 ayat (1)

Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4.

DP4 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih

14

Pasal 61

Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP Elektronik di TPS yang ada di RT RW yang tertera di KTP Elektronik yang bersangkutan.

Dengan menunjukan KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

15

Pasal 63 tentang kampaye ayat 2a:

Kampaye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka didanai oleh Parpol dan atau Paslon.

Tidak ada

16

Pasal 63 ayat 2b:

Kampaye dalam bentuk penyebaran bahan kampaye kapada umum dan alat peraga kampaye dapat didanai oleh Paslon dan atau Parpol.

Tidak ada

17

Pasal 73 ayat 1 dan 2:

Calon dan atau tim kampaye dilarang menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dikenakan sanksi pembatalan paslon oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten kota.

Hanya ditujukan untuk mempengaruhi pemilih

 

 

Berdasarkan putusan pengadilan

18

Pasal 74 ditambah ayat a1 menjadi:

Dana kampaye paslon dapat diperoleh dari sumbangan: Parpol/gabungan Parpol, sumbangan Paslon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta.

Tanpa sumbangan Paslon

19

Pasal 74 ayat 5:

Sumbangan dari perseorangan paling banyak Rp. 75.000.000 dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp. 750.000.000.

Sumbangan dari perseorangan paling banyak Rp. 50.000.000 dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp. 500.000.000

20

Pasal 144:

Putusan Bawaslu dan putusan Panwaslu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti  oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota paling lambat  3 hari kerja.

Tanpa wajib ditindaklanjuti  oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota paling lambat  3 hari kerja.

21

Pasal 201 ayat 7

Penetapan waktu Pilkada serentak Tahun 2024

Tahun 2027

 


Share Berita


Komentari Berita