Home
kpusda
Menyosong Perubahan UU Pemilu

Menyosong Perubahan UU Pemilu


Rabu, 2016-09-21 - 03:33:10 WIB

Rabu, 21 September 2016

Oleh: Miftakul Rohmah, S.Ag. M.Pd.

Anggota KPU Kab Sidoarjo.

Bagi pemerintah, partai politik maupun masyarakat sipil yang konsen terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, mungkin saat ini adalah saat saat yang krusial bagi proses demokrasi di inonesia. Hal ini di karenakan pada saat inilah pemerintah lagi membahas perubahan UU pemilu.

Seolah Sudah menjadi tradisi tiap kali penyelenggaran pemilu, maka akan selalu terjadi perubahan regulasi yang menjadi payung hukumnya , ketika penyelenggaran pemilihan legislatif Tahun 2014 maka pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 2012 sebagai pengganti UU No. 12 Tahun 2008, ketika pilkada serentak Tahun 2015 pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 2015, dan ketika pilkada serentak 2017 maka pemerintah menerbitkan UU No. 10 Tahun 2016. Sudah barang tentu kebijakan seperti ini mengadung pro dan kontra karena memang ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungnya misalnya dengan perubahan regulasi tentu diharapkan aturan lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan keadaan/ kebutuhan, sisi negatifnya tentu hal ini menjadikan kebingunan ditengah tengah masyarakat, atau dengan kata lain regulasinya tidak memasyarakat.

Terkait perubahan UU pemilu yang sekarang sedang berlangsung yakni revisi paket UU No. 8 Tahun 2012 terkait pemilihan DPR,DPRD dan DPD yakni , UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, dan UU No. 15 Tahun 2011 terkait penyelenggara pemilu. Proses pembahasan perubahan undang- undang itu sendiri berada proses uji public . Menteri dalam negeri Cahyo Kumolo sebagaimana dikutip dari salah satu berita di media online menyatakan ada 13 isu krusial dalam pembahasan RUU tersebut, diantaranya:pembagian suara, sengketa partai politik, syarat partai politik yang akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres tunggal, mekanisme kampaye.

Pembahasan RUU pemilu ini diharapkan pada September sudah diserahkan keDPR, sehingga maret 2017 sudah disahkan , karena tahapan kemungkinanan bulan Juli 2017 sudah dimulai. Ucap cahyo kumolo. Pemerintah memang harus mengambil pelajaran pelajaran dari penyusunan undang-undang pemilhan sebelumnya, dimana hampir semua undang- undang di sahkan ketika tahapan sudah berjalan. Lihatlah UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 2015 , baru di sahkan pemeritah pada bulan juli 2016 padahal tahapan sudah dimulai, sehingga ada ruang waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga ada waktu yang cukup pula bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk mempersipakan dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

Disisi lain, terkait rancangan perubahan UU pemilu yang mendapat sorotan tajam dan perhatian yang luar biasa dari masyarakat khususnya masyarakat yang consent terhadap perkembangan demokrasi terkait beberapa point wacana perubahan Diantaranya :

1. Terkait sistim pemilu, apakah akan tetap menggunakan sistim proposional terbuka, seperti pemilu 2014, ataukah menggunakan pemilu proposonal tertutup, atau kombinasi keduanya, yang istilahnya pemerintah terbuka dan terbatas. Tentu masing masing system ini mempuyai kelemahan dan kelebihan, ketika menggunakan tertutup dirasa produk yang dihasilkan atau DPR yang terpilih lebih berkwalitas karena parpol yang menentukan siapa orang- orang yang akan duduk di DPR dan tetntunya mereka yang dipilih oleh parpol mereka yang telah mempuyai bekal yang cukup untuk menjadi anggota DPR, Sedang jika menggunakan sistim proporsional terbuka maka yang terpilih menjadi anggota DPR adalah mereka meraka yang memang sudah dikenal oleh masyarakat atau public figure tanpa memperhitungkan kemampuannya sehingga banyak artis yang terpilih sebagai anggota DPR. Sementara sistim terbuka terbatas dianggap oleh pemerintah sebagai jalan tengah terhadap kedua system dimana masyarakat punya hak langsung memilih orang ornag yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka, disisi lain parpol juga punya kesempatan untuk menentukan siapa yang layak untuk duduk di DPR.

Maka kemudian pemerintah mengambil jalan tengah dengan istilah sistim proposional terbuka terbatas, ada yang menafsirkan sistim ini berarti dimana masyarakat berhak memilih calon DPR secara langsung namun jika teryata calon terpilih tersebut terbukti melakukan pelanggaran maka pengganti diserahkan sepenuhnya pada parpol dan bukan suara terbanyak kedua. Di sisi lain ada juga menafsirkan calon calon yang diajukan oleh partai politik tersebut jika diantara mereka terpilih 10 orang , maka 50 % adalah berdasarkan perolehan suara sedang 50 % adalah berdasarkan keputusan partai. Lalu bagaimana jika perolehan menghasilkan calon yang ganjil. Apakah nanti tidak menimbulkan masalah , manakah yang lebih besar apakah berdasarkan perolehan suara ataukah berdasarkan pada keputusan partai, oleh karena perlu pertimbangan yang matang sebelum keputusan diambil, jangan sampai karena mempertimbangakan kepentingan partai yang pada akirnya justru meninmbulkan masalah di belakang hari.

2. Terkait syarat untuk menjadi calon DPR minimal 1 Tahun telah menjadi pengurus parpol, syarat ini sebelumnya tidak ada , hal ini tentu belajar dari pengalaman pengalaman pemilu sebelumnya banyak dari calon DPR terpilih adalah orang orang yang masih baru dipartai atau bahkan memili KTA ketika dicalonkan sebagai DPR tetapi memiliki modal public figure . Sehingga pada akirnya calon DPR yang terpilih jauh dari harapan yang diinginkan oleh partai tersebut karena memang belum mengerti benar tentang visi misi dari partai yang diwakilinya. Sehingga dengan aturan ini diharapakan mereka yang terpilih adalah mereka yang sudah mengerti tentang kepartaian baik idiologi partai yang diwakilinya, mengerti visi misi dan garis perjuangan partainya.

3. Batasan usia bagi para Penyelenggara pemilu, jika di UU No. 11 Tahun 2015 tentang penyelenggara pemilu, diatur bahwa batas usia manimun bagi penyelenggara pemilu adalah 30 tahun, maka pada rancangan UU penyelenggara pemilu ada perbedaan antara penyelenggra tingkat pusat minumun 45 tahun, tingkat provinsi 40 Tahun dan tingkat kabupaten minimal 30 tahun. Tentu ada makna filosofis dari aturan ini, karena ada anggapan bahwa usia bisa menentukan kedewasaan dan kebijakan seseorang. Dengan membatasi batasan usia 45 Tahun bagi KPU RI tentu pemerintah beranggapan usia tersebut pararel dengan semakin meningkatnya kemampuan, kedewasaan seseorang dalam membuat keputusan dan pararel pula dengan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh komisioner KPU RI.

Terlebih dari semua itu, apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR terkait revisi undang-undang pemilu tersebut, paling tidak kita sebagai bagian dari masyarakat tentunya berharap bahwa revisi UU tersebut tidak keluar dari tujuan perbaikan demokrasi di Indonesia, dan bukan karena semata mata untuk kepentingan golongan ataupun parpol, karena sesunggunya regulasi yang nantinya akan diputuskan adalah titik awal akan di bawah kemana perkembangan demokrasi di Negara ini.


Share Berita


Komentari Berita