Home
kpusda
Membedah Rancangan Undang Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Membedah Rancangan Undang Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum


Selasa, 2016-11-15 - 07:31:24 WIB

Selasa, 15 Nopember 2016

Oleh: Miftakul Rohmah, S.Ag. M.Pd.

Anggota KPU Kab Sidoarjo.

Setelah sempat tertunda beberapa kali, pada bulan oktober lalu akirnya pemerintah menyerahkan draf rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepada DPR RI. Dan ditindaklanjuti DPR dengan membentuk pansus untuk membahas Rancangan undang Undang tersebut selama paling lambat 5 bulan. Rancangan undang undang tersebut sebagai penggati dari tiga undang undang sebelumya yakni undang undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, undang undang No 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan undang undang No 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Rancangan Undang Undang tersebut terdiri 543 pasal dari 6 buku, yakni Buku pertama tentang ketentuan umum, buku kedua tentang penyelenggara pemilu buku ketiga tentang pelaksanaan pemilu, buku empat tentang pelanggaran pemilu dan sengketa pemiu, bukuk kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, dan Buku ke enam tentang penutup.

Seperti yang sudah ramai diperbincangkan sebelumnya, ada beberapa pasal krusial yang menjadi perhatian masyarakat luas dalam rancangan undang undang tersebut. Diantaranya :

1. Sistem Pemilu mengunakan proporsional terbuka terbatas, merupakan sistim pemilu yang menggunakan sistim proposional dengan daftar calon terbuka dan daftar nomer urut calon terikat berdasarkan partai politik, sebagaimana tertuang dalam pasal 138, dan pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 318 yang menjelaskan bahwa pemilih mencoblos nomer urut partai atau gambar partai dan tidak mencoblos calon legislative (caleg) meski daftar mereka ada di surat suara . Dua pasal diatas menjelaskan kepada kita bahwa sesunggunya sistim pemilu yang ada di rancangan undang- undang tersebut sama dengan sistim proporsional tertutup, karena sesunggunya pemilih hanya mencoblos partai, sedangkan caleg yang jadi menjadi kewenangan partai sesuai dengan nomer urut yang ada. Barangkali yang menjadi alasan pemerintah dalam menyusun sistim tersebut berdasarkan pada pengalaman pada pemilu sebelumnya, dimana dengan sistim proposionol terbuka maka calon calon terpilih adalah mereka yang memang sangat popular di public, dan kebanyakan dari mereka adalah artis yang dinilai sebagian kalangan belum mumpuni secara keilmuan. Sementara kader kader partai walaupun secara keilmuan dan pengalaman berpolitik sudah sangat cukup tetapi tidak popular di masyarakat maka sangat sulit untuk diterima.

2. Terkait dengan motede konveksi suara menjadi perolehan kursi dengan menggunakan metode saint lauge modifikasi yakni perolehan suara parpol dibagi pembilang 1,4 dan seterusnya 3,5,7 dst. Setelah melakukan simulasi dengan metode tersebut dengan sampel perolehan suara hasil pemilu tahun 2014 untuk dapil 1 ( sidoarjo dan candi) maka akan kita diketahui bahwa ada perbedaan perolehan kursi yang diraih masing masing partai politik. Dari simulasi tersebut partai yang memperoleh jumlah suara sah yang banyak akan mendapatkan tambahan alokasi kursi, sedangkan partai yang jumlah suaranya kecil justru berkurang dan bahkan hilang kursinya.Hal ini menunjukan bahwa dengan sistim model ini akan merampingkan jumlah parpol di senayan. Dan hal ini di dukung dengan pasal 393 yang berbunyi “ Partai politik peserta pemilu harus memenuhui ambang batas suara sekurang kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk dikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Dari dua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa partai partai kecil harus melampui 2 langkah untuk mendapat kursi di DPR yakni harus melewati batas parlemantary threshold 3,5 % dulu secara nasional, sesudah itu harus masuk kedalam rangking dalam perhitungan metode saint lauge sesuai dengan jumlah kouta di dapil tersebut.

3. Pasal 78 terkait wewenang pengawas pemilu yang punya wewenang menyampaikan opini kepada bawaslu setiap hasil pengawasan tahapan pemilu, kami memandang wewenang yang diberikan kepada pangawas pemilu seperti pedang bermata dua, kalau opini bagus dan sesuai fakta lapang tentu tidak masalah, tetapi bila opini yang disampaikan berbeda dengan fakta yang ada dan bahkan cenderung subyektif, dan kemudianhasil opini ini sampai dikonsumsi public maka akan sangat merugikan penyelenggara, dalam hal ini KPU karena harus difahami bahwa pengalaman selama ini, opini seringkali menjadi penghakiman / justifikasi bagi penyelenggara, yang pada akirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan public pada penyelenggara atau KPU, yang berimplikasi pada output yang dihasilkan oleh penyelenggara juga tidak dipercaya, tentu hal ini sangat berbahaya bagi KPU itu sendiri.

4. Pasal 14 dan pasal 30 Terkait dengan batasan usia minimal 45 tahun bagi KPU RI dan maksimal usia bagi penyelenggara pemilu baik KPU RI, KPU Prop dan KPU Kabupaten yakni 65 tahun, hal ini tentu menjadikan debatable , pertama hal ini tentu dianggap sebagain masyarakat sangat diskriminatif, batasan usia minimal secara otomatif mengekang hak generasi muda, padahal ditangan anak mudalah dirasa lebih inovatif dan kreatif, sedangkan batasan usia maksimal yakni usia 65 tahun tidak bisa digeneralisir sebagai usia yang tidak produktif. Berkaca dari usia tokoh tokoh atau pemimpin pemimpin baik di dalam maupun diluar negeri banyak yang dari mereka usianya diatas 65 tahun, bahkan yang sekarang lagi berlaga dipilpres Amerika serikat dimana calon colonya usianya diatas 65 tahun, Hillary Clinton berusia 69 tahun sedangkan Dunal Trump bahkan telah berusia 70 tahun. Dan Bukankah Wakil presiden Yusuf Kalla berusia diatas 72 tahun.

5. Terkait keterwakilan perempuan, dalam pasal 214 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang kurangnya 1 orang bakal calon perempuan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam setiap tiga bakal calon , calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya tidak hanya pada nomer urut 3,6 dan seterusnya. Menurut hemat penulis 2 hal tersebut bertentangan, dimana pada pasal menyebutkan minimal 1 orang, tapi dipenjelasan berbunyi atau mestinya frase “atau” dalam penjelasan harus dimaknai komulatif alternative menjadi “ dan/atau”. Hal ini berkonsekwensi bahwa calon perempuan tidak hanya terbatas hanya 1 calon perempuan pada setiap bakal calon, minimal ada 1 calon artinya bisa lebih dari 1 calon. Hal ini juga sesuai dengan putusan MK No 20/PUU-XI-2013, pasal 28 H ayat 2 bahwa untuk menjamin keterwakilan perempuan dilembaga perwakilan sebagai implementasi dari kemudahaan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan persamaan.

Meskipun masih ada beberapa pasal yang cukup krusial, tetapi pasal- pasal tersebut barangkali yang paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Disisis lain kita berharap kedepan yang diputuskan DPR adalah undang undang penyelenggaran pemilihan umum yang aspiratif dan mempu membangun demokrasi yang lebih baik lagi Indonesia Kedepan. Semoga


Share Berita


Komentari Berita