Home
kpusda
KPU Sidoarjo Sosialisasikan Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2019 dan UU Nomor 7 Tahun 2017

KPU Sidoarjo Sosialisasikan Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2019 dan UU Nomor 7 Tahun 2017


Selasa, 2017-10-03 - 18:57:13 WIB

kpud-sidoarjokab.go.id-Selasa, 3 Oktober 2017 KPU Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi tahapan penyelenggaran pemilu 2019 dan sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017. Acara tesebut digelar di ruang Jupiter Sun hotel, hadir dalam kegiatan tersebut partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019, Panwaslikab Sidoarjo, forkompimda, ormas, LSM dan bertindak sebagai pembicara ketua KPU  Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito, SH. MH, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur M. Amin, M.Pdi dan Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur Djoko Tetuko.

Dalam paparannya, Eko Sasmito menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kodefikasi atau kumpulan dari 3 Undang-Undang yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mengapa harus kodefikasi, karena menurut keputusan Mahkamah Konsitusi, pemilu 2019 itu pemilu Presiden dan wakil Presiden, pemilu DPR, DPD dan DPRD yang bersamaan, sehingga tidak mungkin dibangun dengan UU yang berbeda.

Ada beberapa aturan baru di UU ini misalnya untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagai contoh perubahan ambang batas kursi di setiap daerah pemilihan dan penambahan kursi di parlemen. Untuk DPRD Provinsi Jawa Timur ada tambahan kursi DPRD dari 100 menjadi 120 kursi. Oleh karena ada tambahan 20 kursi, maka ada beberapa daerah pemilihan yang harus diubah, “Yang itu saya kira akan mengubah kosentrasi dan kekuatan partai politik yang ada di Jawa Timur,” terangnya. 

UU Nomor 7 Tahun 2017 mengubah pola sistem konversi suara menuju kursi. Kalau dahulu proporsional terbuka dengan sistem quota hare sekarang menuju pola divisor, saint legue. Hal tersebut dapat mengubah komposisi perolehan suara partai. "Tidak ada partai besar dan partai kecil. Yang ada, partai yang representasi daerah pemilihan, dengan partai yang tidak reperesentasi daerah pemilihan," terangnya.

Sementara itu , M. Amin menjabarkan tentang tugas yang dilakukan bawaslu daam proses pengawasan diantaranya menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang. Disisi lain M. Amin juga menjelaskan terkait perubahaan struktur bawaslu dari 5 orang jadi 7 orang dan bawaslu kabupaten dari 3 orang jadi 5 orang dan status dari adhok menjadi tetap.

Dan pembicara terakir Djoko tetuko, banyak berbicara terkait peran pres sebagai pengawal pemilu dan keterbukaan informasi publik menyampaikan bahwa tugas pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi,mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (mif)


Share Berita


Komentari Berita